1 akar kekuatan politik dari sebuah parpol adalah rakyat (pemilih)

PROFESIONALISME partai dalam mengelola aktivitas politik menjadi salah satu pertaruhan penting untuk mempertahankan eksistensi politiknya, baik pada lembaga legislatif maupun  eksekutif. Profesor Guy Peters menegaskan bahwa akar kekuatan politik (pelembagaan) dari sebuah parpol adalah rakyat (pemilih) sebagai pilar pendukung utamanya.

Dukungan rakyat  terhadap sebuah partai ditentukan oleh soliditas, loyalitas, dan  profesionalisme  pengelolaan parpol tersebut. Kinerja  pengurus atau pengelola  parpol dalam  melayani kepentingan rakyat (pemilih) akan menjadi ''trade mark'', sebagai acuan  rakyat untuk  menjatuhkan pilihan politiknya.

Ketika parpol tak mampu mengelola dan melembagakan sistem demokrasi yang profesional maka hampir pasti partai itu akan terpuruk. Parpol yang  besar dan melembaga dalam perspektif Guy Peters (2008:14-16) ada-lah mereka yang punya kemampuan pengelolaan demo-krasi yang profesional sistemik, bertumpu pada kejelasan meka-nisme kelembagaan. Praktiknya yakni menempatkan rule of law (AD/ART) sebagai dasar untuk menentukan gerak dan keputusan partai.

Aturan ''Perorangan''

Dalam konteks Partai Demokrat (PD) Jateng, sangat disayangkan kalau mekanisme  pengelolaan partai lebih didasarkan pada aturan ''perorangan'' (rule of person), yaitu mekanisme mengatur atau  mengelola partai  bukan berdasarkan AD/ ARTmelainkan lebih  karena pertarungan  kepentingan politik  orang per orang.

Aturan  perorangan yang dikemas melalui izin DPP menjadi  momok  besar  yang  bisa menjadi senjata untuk mengulur ulur waktu  penyelenggaraan  musyawarah daerah (musda). Pernyataan banyak elite partai itu di Jakarta yang berkali-kali mengatakan,'' jika ada  anggota atau pengurus tidak cocok dengan partai ini silakan  keluar'', sesungguhnya  mewujudkan  ketidakmampuan mengelola perbedaan danpluralisme di partai tersebut.

Bahkan pernyataan itu memancarkan arogansi politik yang akan berdampak negatif bagi Demokrat Jateng pada 2014,  bahkan sangat  mungkin menguntungkan partai lain, khususnya PDIP  dan Golkar.  Sangat nyata di internal Demokrat, terdapat beberapa faksi yang saling  bersaing, bahkan mungkin saling menjatuhkan, tetapi  semua bergantung pada tokoh  sentral,   Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jumlah elite Demokrat yang terjerat  kasus hukum juga akan makin memperpuruk popularitas dan elektabilitas parpol itu dalam Pemilu 2014. Bukannya persoalan itu cepat diselesaikan, realitasnya diperparah oleh berbagai  persoalan terkait musda yang sudah lama berlarut-larut.

Kompleksitas persoalan itu makin sulit dikelola karena masuknya berbagai pihak yang  berkepentingan menyangkut Pilgub Jateng yang dijadwalkan pada 26 Mei 2013. Tidak bisa dimungkiri saat ini Demokrat tidak memiliki figur internal yang cukup laku jual popularitas dan elektabilitasnya pada pilgub  mendatang. Akibatnya, aturan-aturan  perorangan masuk  dan mengintervensi proses politik menjelang pilgub.

Peringkat Ke-2

Internal Demokrat yang bermasalah ditunjukkan dari  ketidakmampuan mengelola  persoalan  internal melalui musda, akan melahirkan pertanyaan apakah partai itu mampu  mempertahankan perolehan suara (peringkat ke-2) sebagaimana  Pemilu 2009?

Soliditas dan hampir nirmasalah besar pada  partai-partai lain di Jawa  Tengah, khususnya   PDIP, Golkar , dan PKS bisa menempatkan  Demokrat dalam posisi  yang sulit pada Pemilu 2014. Apakah nanti 17 kursi Demokrat di DPRD Jateng bisa dipertahankan atau sebagian jatuh ke parpol lain yang faktanya lebih siap, lebih solid, lebih  loyal, dan lebih  profesional?

Survei Lembaga Pengkajian Pembangunan  Daerah (LPPD) Jateng (2012)  menunjukkan bahwa posisi tawar Demokrat di Jawa  Tengah lebih memperlihatkan grafik menurun  ketimbang  naik dalam Pemilu 2014.

Kenapa? Pertama; persoalan hukum yang menjerat banyak elite partai itu di Jakarta  berimbas pada citra yang kurang baik terhadap partai.

Kedua; konflik  internal dengan berbagai  faksinya memperlemah  kekuatan  politik  parpol ini.  Celaka-nya, konflik  internal ini sangat sering  terekspose. Ketiga; ketidakprofesionalan mengelola konflik internal akan berisiko melahirkan kader  atau  pengurus yang sakit  hati, dan   akan berimbas pada Pemilu 2014.  

Dari beberapa realitas itu, kemampuan Demokrat Jateng mempertahankan perolehan kursi pada  peringkat ke-2 menjadi  pertanyaan besar. Satu-satunya  yang masih  bisa  dipakai   agar partai tidak  terjun  bebas  dalam  pere-butan  kursi  tahun 2014 adalah  figur SBY.  Pesona SBY  masih   berpengaruh  besar pada tahun itu dan ia merupakan  satu-satunya  amunisi yang bisa membantu.

Bila Demokrat ingin tetap  eksis   sebagai   partai  besar maka  pelembaga-an politik   harus  diprioritaskan,  komitmen  dan budaya  politik demokratis harus dikedepankan sebagaimana  anjuran SBY.

Selain itu, konflik internal harus diminimalisasi dan dikelola dengan baik,  manajemen dadakan dan manuverpolitik yang kontraproduktif harus dihindari.  Kalau semua tidak dilakukan maka  parpol ini berisiko besar tercerabut  dari akar  politiknya, khususnya  di Jateng. (10)

–  Drs Teguh  Yuwono MPol Admin, analis senior politik FISIP Undip, peserta Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Direktur Eksekutif LPPD Jateng, alumnus Flinders  University Australia

sumber;

http://www.suaramerdeka.com