Dalam tulisan sebelumnya saya mengutip apa yang telah di kumpulkan oleh tim investigasi jurnalis Kompas.com mengenai khronologis Skandal Hambalang, laporan BPK, dan analisa dari beberapa ahli kejahatan kerah putih di dunia.
Dari segi Administrasinya, jelas sekali begitu banyak pihak yang terlibat. Gurita ini memiliki kekuatan mutualisme saling merampok uang negara.
1. Badan Pertanahan Nasional. Pejabat2 di sana yang para pembaca harus mengerti siapa2 yang duduk disana, khususnya, Joyo Winoto; Sekretaris Utama sekaligus Plt Deputi II BPN, Managam Manurung;Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN, Binsar Simbolon; Staf Pengelola Data Deputi II BPN, Erna Widyawati;Kepala Bagian Persuratan BPN, Luki Ambar Winarti; Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Kurnia Toha
-Izin Hak Pakai yang Iligal. (Surat pelepasan hak atas tanah atas nama Probosutejo, adik mantan Presiden Soeharto, itu dipalsukan oleh pihak-pihak terkait di Badan Pertanahan Nasional (BPN).)
-Nilai Pembebasan Tanah yang tidak masuk akal.
-Melakukan Pidana pemalsuan Hak Pakai dan pengurusan pimandahan hak pakai tanah tersebut.
-Luas tanah yang di setujui tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
-Siapa pejabat di BPN?
KPK telah menelusuri….kelanjutannya…??
BPK telah menelusuri….kelanjutannya…??
-Izin Hak Pakai yang Iligal. (Surat pelepasan hak atas tanah atas nama Probosutejo, adik mantan Presiden Soeharto, itu dipalsukan oleh pihak-pihak terkait di Badan Pertanahan Nasional (BPN).)
-Nilai Pembebasan Tanah yang tidak masuk akal.
-Melakukan Pidana pemalsuan Hak Pakai dan pengurusan pimandahan hak pakai tanah tersebut.
-Luas tanah yang di setujui tidak sesuai dengan keadaan yang ada.
-Siapa pejabat di BPN?
KPK telah menelusuri….kelanjutannya…??
BPK telah menelusuri….kelanjutannya…??
2. Kabupaten Bogor, Bupati Bogor dan jajaran pemerintahan di Kab. Bogor.
Secara secara iligal memberikan IMB tanpa menyelesaikan masalah pertanahan, dan studi ambdal.
3. Kementrian Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Djoko Kirmanto jajaran pejabat menengah, sampai pejabat tingginya. Khususnya, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian PU, Guratno Hartono;Pengelola Teknis Kementerian PU, Dedi Permadi.
4. Kementerian Olahraga, Andi Alifian Mallarangeng dan pejabat menengah, serta pejabat tinggi departemen ini, khususnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Kepala Biro Perencanaan Kemenpora dan Pejabat Pemegang Komitmen Deddy Kusdinar, Ketua Panitia Pengadaan Kemenpora Wisler Manulang, anggota Panitia Pengadaan Kemenpora Jaelani,Sekretaris Panitia Pengadaan Kemenpora Bambang Siswanto, Rio Wilarso selaku staf Biro Perencanaan Kemenpora. . Yang jelas2 memalsukan, atau mengubah2/merevisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan SENGAJA, Dan SADAR memanupilasi nilai volumenya.
Dan juga mengajukan Kontrak Jamak yang Iligal.
5. Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Agus DW Martowardojo, khusus nya Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulia P Nasution,
Memberikan dan secara Sadar Berkolusi dalam pemberian Tender Proyek Hambalang, dimana perusahaan yang menerima tender adalah perusahaan Abal2.
Dirjen Anggaran,Direktur Anggaran II Kemenkeu, Puji Astuti Handayani, Kepala Sub Direktorat II E Ditjen Anggaran Kemenkeu, Sudarto, Kepala Seksi II 4 Dirjen Anggaran Kemenkeu, Rudi Hermawan, Staf Seksi II E Dirjen Anggaran Kemenkeu, Ahmad Malik.yang menyetujui Anggaran Jamak Kemenpora.
5. BUMN, Perusahaan konstruksi PT Adhi Karya Tbk, sebagai pelaksana Proyek itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp 1,52 triliun. Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan sebelumnya ; Operasional I PT Adhi Karya Tbk, Muhammad Arief Taufiqurrahman (MAT), mantan Dirut Bambang Triwibowo, Mahfud Suroso,
6. Pihak swasta, pribadi, konco2, keluarga yang diselidiki terlibat SCANDAL HAMBALANG ini adalah, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Andi Zulkarnain Mallarangeng, Iwan, ajudan Choel Mallarangeng, Pengurus PT Dutasari Citalaras, istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila Attabik , Machfud Suroso, Roni Wijaya, Mantan Bendahara Partai Demokrat dan Dirut Permai Group, Muhammad Nazaruddin, Edhi Baskoro Yudhoyono, Grup Permai lainnya, Direktur Keuangan Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang,Wakil Direktur Keuangan Grup Permai PT Global Daya Manungga, perusahaan konsultan teknik MSons Capital. Direktur Utama MSons adalah Munadi Herlambang; PT Berkah Alam Berlimpah; PT Anugerah Nusantara
7. DPR Dan Partai Politik; Ketua Komisi X Bidang Olahraga DPR RI, Mahyudin N.S; Anggota Komisi X Angelina Sondakh; Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Ignatius Mulyono. Partai Demokrat.
Belum lagi Polri, Pemprov Jabar.
Sumber KOMPAS.com/Robert Adhi Ksp, Tempo.co
Inilah salah satu dari GURITA Yang Kompleks dimana satu Proyek diduga Korupsi melibatkan begitu banyak pejabat, supir, tukang sapu, tukang ojek, calo tanah, wakil rakyat, yang entah berpura2 LUPA, LALAI, BINGUNG, MENYANGKAL, BEJAMAAH, BERSEKUTU, BERSAMA2, MUSYAWARAH, MUFAKAAT menikmati KEINDAHAN APBN Negara Tercinta Indonesia ini…
Masih ada sekitar 1,000 KASUS MEGA PROYEK DIATAS 1 TRILIUN yang menunggu untuk di BONGKAR.
Jika kita membayangkan satu pejabat menerima 1 juta saja, berarti 1000 Proyek adalah 1 Milyar….Easy Money…right?
Semua nama yang tercantum “Presume Innocent until proven guilty….They have the right to remain silent, anything they’ ll say will and could be use against them in court of law…”by Miranda Law
0 komentar:
Posting Komentar