Gerindra Usulkan Sesuai PT

PARTAI Gerindra sepertinya sependapat dengan gagasan PAN yang ingin menghapus syarat pengajuan capres sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No 24 tahun 2008.  Gerindra minta syarat capres bukan berdasarkan perolehan suara partai secara nasional atau prosentase kursi di parlemen.

"Dalam pandangan Partai Gerindra, sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan parpol peserta pemilu. Atau bisa juga parpol yang lolos PT saja. Tidak seperti 2004 dan 2009 lagi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/5).

Muzani menilai, jika parpol peserta pemilu mencalonkan capres dan cawapres, berarti pola pikir yang diterapkan adalah capres dan cawapres dicalonkan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. "Padahal kenyataannya tidak. Pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. Jadi logikanya tidak kena," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.

Selain itu, kata Muzani, pengusungan capres dan cawapres sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.  "Dalam pandangan Partai Gerindra, UUD 1945 tidak menyebutkan berapa jumlah prosentasenya. Cuma disebutkan capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol," tukasnya.

Dia juga mengemukakan soal capres harus dibuka kran selebar-lebarnya agar pemilu presiden mendatang bermunculan banyak calon. "Calon pemimpin itu dimungkinkan sebanyak-banyaknya sehingga rakyat mendapat pilihan-pilihan yang banyak. Jangan dibatasi," ujarnya.

Pembatasan-pembatasan itu harus mengacu pada UUD 1945, demokrasi, dan mengacu pada aspirasi. "Pilihan rakyat yang mengerucut pada satu nama itu pilihan final. Bukan pilihan yang dikotak-kotakan dengan sebuah sistem yang membatasi calon-calon tertentu," kata Muzani.

Muzani juga menegaskan, soal capres 2014 dari Partai Gerindra, semua kader sepakat mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto. Dukungan ini tanpa ada perdebatan internal partai. "Keputusan itu diambil dengan cara yang mufakat, demokratis dan dukungan penuh partai," imbuhnya.

Menurut Muzani, strategi yang kini dilakukan partainya untuk memuluskan kemenangan Prabowo pada 2014 adalah sejak dini sudah memusatkan perhatian pada penguatan kerja mesin partai. Muzani mengungkapkan, ketetapan Prabowo sebagai capres diambil pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di Bogor.

"Pergerakan partai sekarang ini sudah sampai ke desa karena ingin selain sukses di pilpres, juga di pileg (pemilu legislatif, red)," pungkasnya. (yay) PARTAI Gerindra sepertinya sependapat dengan gagasan PAN yang ingin menghapus syarat pengajuan capres sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No 24 tahun 2008.  Gerindra minta syarat capres bukan berdasarkan perolehan suara partai secara nasional atau prosentase kursi di parlemen.

"Dalam pandangan Partai Gerindra, sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan parpol peserta pemilu. Atau bisa juga parpol yang lolos PT saja. Tidak seperti 2004 dan 2009 lagi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/5).

Muzani menilai, jika parpol peserta pemilu mencalonkan capres dan cawapres, berarti pola pikir yang diterapkan adalah capres dan cawapres dicalonkan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. "Padahal kenyataannya tidak. Pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. Jadi logikanya tidak kena," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.

Selain itu, kata Muzani, pengusungan capres dan cawapres sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.  "Dalam pandangan Partai Gerindra, UUD 1945 tidak menyebutkan berapa jumlah prosentasenya. Cuma disebutkan capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol," tukasnya.

Dia juga mengemukakan soal capres harus dibuka kran selebar-lebarnya agar pemilu presiden mendatang bermunculan banyak calon. "Calon pemimpin itu dimungkinkan sebanyak-banyaknya sehingga rakyat mendapat pilihan-pilihan yang banyak. Jangan dibatasi," ujarnya.

Pembatasan-pembatasan itu harus mengacu pada UUD 1945, demokrasi, dan mengacu pada aspirasi. "Pilihan rakyat yang mengerucut pada satu nama itu pilihan final. Bukan pilihan yang dikotak-kotakan dengan sebuah sistem yang membatasi calon-calon tertentu," kata Muzani.

Muzani juga menegaskan, soal capres 2014 dari Partai Gerindra, semua kader sepakat mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto. Dukungan ini tanpa ada perdebatan internal partai. "Keputusan itu diambil dengan cara yang mufakat, demokratis dan dukungan penuh partai," imbuhnya.

Menurut Muzani, strategi yang kini dilakukan partainya untuk memuluskan kemenangan Prabowo pada 2014 adalah sejak dini sudah memusatkan perhatian pada penguatan kerja mesin partai. Muzani mengungkapkan, ketetapan Prabowo sebagai capres diambil pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di Bogor.

"Pergerakan partai sekarang ini sudah sampai ke desa karena ingin selain sukses di pilpres, juga di pileg (pemilu legislatif, red)," pungkasnya. (yay) PARTAI Gerindra sepertinya sependapat dengan gagasan PAN yang ingin menghapus syarat pengajuan capres sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No 24 tahun 2008.  Gerindra minta syarat capres bukan berdasarkan perolehan suara partai secara nasional atau prosentase kursi di parlemen.

"Dalam pandangan Partai Gerindra, sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden dicalonkan parpol peserta pemilu. Atau bisa juga parpol yang lolos PT saja. Tidak seperti 2004 dan 2009 lagi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani saat ditemui di Jakarta, Rabu (9/5).

Muzani menilai, jika parpol peserta pemilu mencalonkan capres dan cawapres, berarti pola pikir yang diterapkan adalah capres dan cawapres dicalonkan bersamaan dengan pelaksanaan pemilu legislatif. "Padahal kenyataannya tidak. Pemilu legislatif dulu, baru pemilu presiden. Jadi logikanya tidak kena," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI itu.

Selain itu, kata Muzani, pengusungan capres dan cawapres sebaiknya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945.  "Dalam pandangan Partai Gerindra, UUD 1945 tidak menyebutkan berapa jumlah prosentasenya. Cuma disebutkan capres dan cawapres dicalonkan oleh parpol," tukasnya.

Dia juga mengemukakan soal capres harus dibuka kran selebar-lebarnya agar pemilu presiden mendatang bermunculan banyak calon. "Calon pemimpin itu dimungkinkan sebanyak-banyaknya sehingga rakyat mendapat pilihan-pilihan yang banyak. Jangan dibatasi," ujarnya.

Pembatasan-pembatasan itu harus mengacu pada UUD 1945, demokrasi, dan mengacu pada aspirasi. "Pilihan rakyat yang mengerucut pada satu nama itu pilihan final. Bukan pilihan yang dikotak-kotakan dengan sebuah sistem yang membatasi calon-calon tertentu," kata Muzani.

Muzani juga menegaskan, soal capres 2014 dari Partai Gerindra, semua kader sepakat mengusung Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto. Dukungan ini tanpa ada perdebatan internal partai. "Keputusan itu diambil dengan cara yang mufakat, demokratis dan dukungan penuh partai," imbuhnya.

Menurut Muzani, strategi yang kini dilakukan partainya untuk memuluskan kemenangan Prabowo pada 2014 adalah sejak dini sudah memusatkan perhatian pada penguatan kerja mesin partai. Muzani mengungkapkan, ketetapan Prabowo sebagai capres diambil pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang dilaksanakan pada 17 Maret 2012 di Bogor. "Pergerakan partai sekarang ini sudah sampai ke desa karena ingin selain sukses di pilpres, juga di pileg (pemilu legislatif, red)," pungkasnya. (yay)