Gerindra Tak Ingin Ulangi Kesalahan Orba

JAKARTA- Angka sebesar 3,5 persen diputuskan sebagai ambang batas parlemen (Parlementary Threshold/PT) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (12/4) lalu. Angka tersebut juga ikut dipilih Fraksi Partai Gerindra. Namun, Partai Gerindra mengaku, sebenarnya tidak khawatir jika rapat paripurna menetapkan angka PT sebesar 5 persen sebagaimana yang diusulkan oleh partai Golkar dan PDIP dalam forum Pansus RUU Pemilu.

Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, konsolidasi partai yang merambah hingga ke kecamatan dan desa selama ini membuat partai Gerindra yakin bisa menembus angka PT 5 persen. "Dulu (Pemilu 2009) kita baru berdiri beberapa bulan saja sudah hampir 5 persen, apalagi kita sekarang sudah konsolidasi luar biasa, sudah terbentuk di tingkat kecamatan dan ranting di tingkat desa. Kaderisasi juga sudah berjalan dan kita sudah punya ratusan ribu kader," kata Martin Hutabarat di Jakarta, kemarin.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, keputusan Gerindra untuk memilih angka PT 3,5 persen didasari oleh pertimbangan bahwa pembangunan demokrasi multipartai sederhana harus dilakukan dengan konsep yang jelas dan tidak bisa dipaksakan.

"Pelajaran yang tidak disadari oleh teman-teman di DPR, pada masa Orde Baru ada 10 partai yang dibuat menjadi tiga partai, akibatnya selama 25 tahun, Indonesia berjalan dengan tiga partai dan kehidupan demokrasi menjadi rusak," ujar Martin.

Saat ini, kata Martin, era reformasi yang baru berjalan selama 10 tahun sudah mau dipaksakan agar hanya ada tiga partai. Kata Martin, kalau PT 5 persen hanya menyisakan tiga partai yang lolos ke parlemen.

Selain itu, penerapan PT secara nasional, menurut Martin, tidak hanya menjadi ancaman bagi partai-partai kecil, tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi partai-partai besar yang tidak mengonsolidasikan diri.

"Bukan berarti partai besar akan tetap besar. Partai besar bisa menjadi partai kecil dan partai kecil bisa menjadi partai besar," pungkas anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara III ini. (yay)