IBC: Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Kriminal & Dinasti
Ralian Jawalsen Manurung
Dua orang pemilih sedang memilih Cagub-Cawagub DKI Jakarta di bilik suara (Jaringnews/ Dwi Sulistyo).
Memilih para calon gubernur atau walikota/bupati harus dilihat rekam jejak para calon.
JAKARTA, Jaringnews.com – Direktur Eksekutif Indonesia
Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mengatakan, demokrasi di Indonesia
saat ini adalah demokrasi kriminal. Selain itu, dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Pemilukada) semakin berkembang politik dinasti.
Demokrasi kriminal, jelasnya, karena persoalan regulasi. Oleh sebab itu, Pemilukada di berbagai daerah tidak ubahnya seperti berjudi. Pasalnya, seusai Pemilukada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, sebaliknya yang diuntungkan adalah pemilik modal yang membiayai para calon gubernur atau calon walikota/bupati.
"Untuk itu memilih para calon gubernur atau walikota/bupati harus dilihat rekam jejak para calon, sehingga tidak tertipu oleh tampilan para calon," ucap Arif dalam talk Show DPD RI Perfektif Indonesia “Makna Pemilukada Jakarta”, di Pressroom DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7).
Dia mencontohkan Cagub Incumbent Fauzi Bowo dan Joko Widodo, selama pemilukada DKI Jakarta tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, dana yang masuk ke rekening tim sukses tidak diungkap secara transparan ke publik.
"Dan selama kampanye tidak ada batasan belanja juga menjadi persoalan tersendiri, dan adanya dana masuk ke rekening para tim sukses tanpa nama," sambungnya.
Menurutnya, setelah kampanye perlu dilakukan pemeriksaan jumlah keuangan dengan menggunakan akuntan publik independen, sehingga mengetahui para calon mendapat uang selama kampanye darimana. IBC sendiri selama tiga tahun berturut-turut sulitnya memperoleh dokumen APBD DKI Jakarta selama Foke memimpin.
"Transparansi anggran APBD Foke belum jelas. Ini persoalan serius di DKI Jakarta, menyangkut iklan reklame selama 2-3 tahun," tukas Arif.
Selain itu, Arif menilai saat ini perlu adanya pengawasan terhadap incumbent dalam putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta. Karena, bukan tidak mungkin Foke yang sekarang ini masih menjabat melakukan penyalahgunaan anggaran APBD dan birokrasi.
(Ral / Riz)
Demokrasi kriminal, jelasnya, karena persoalan regulasi. Oleh sebab itu, Pemilukada di berbagai daerah tidak ubahnya seperti berjudi. Pasalnya, seusai Pemilukada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, sebaliknya yang diuntungkan adalah pemilik modal yang membiayai para calon gubernur atau calon walikota/bupati.
"Untuk itu memilih para calon gubernur atau walikota/bupati harus dilihat rekam jejak para calon, sehingga tidak tertipu oleh tampilan para calon," ucap Arif dalam talk Show DPD RI Perfektif Indonesia “Makna Pemilukada Jakarta”, di Pressroom DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7).
Dia mencontohkan Cagub Incumbent Fauzi Bowo dan Joko Widodo, selama pemilukada DKI Jakarta tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, dana yang masuk ke rekening tim sukses tidak diungkap secara transparan ke publik.
"Dan selama kampanye tidak ada batasan belanja juga menjadi persoalan tersendiri, dan adanya dana masuk ke rekening para tim sukses tanpa nama," sambungnya.
Menurutnya, setelah kampanye perlu dilakukan pemeriksaan jumlah keuangan dengan menggunakan akuntan publik independen, sehingga mengetahui para calon mendapat uang selama kampanye darimana. IBC sendiri selama tiga tahun berturut-turut sulitnya memperoleh dokumen APBD DKI Jakarta selama Foke memimpin.
"Transparansi anggran APBD Foke belum jelas. Ini persoalan serius di DKI Jakarta, menyangkut iklan reklame selama 2-3 tahun," tukas Arif.
Selain itu, Arif menilai saat ini perlu adanya pengawasan terhadap incumbent dalam putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta. Karena, bukan tidak mungkin Foke yang sekarang ini masih menjabat melakukan penyalahgunaan anggaran APBD dan birokrasi.
0 komentar:
Posting Komentar