0 4 PRESTASI WALIKOTA DEPOK

Pertama : 

Kota Depok selama dua tahun berturut-turut telah mendapat predikat sebagai kota dengan pelayanan publik terburuk se Indonesia berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kondisi ini terjadi bukan tanpa sebab, ada indikasi terjadinya pelayanan publik terburuk ini karena Walikota Depok tidak mampu membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, cenderung hanya untuk kepentingan kelompoknya saja 

Kedua : 

Kebijakan pemutasian birokrat yang dibuat hanya berdasarkan suka atau tidak suka dan tidak berdasarkan mekanisme dan prosedur melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Lihat saja banyak terjadi eksodus birokrat yang pindah kedaerah lain atau pindah ke pusat, padahal birokrat yang pindah ini adalah sumber daya manusia yang handal, mereka umumnya kecewa melihat cara pemutasian yang asal comot saja tanpa mempertimbangkan prestasi dan kinerja para birokrat, sampai saat ini masih banyak birokrat yang baik dan punya prestasi tapi mereka tersingkirkan hanya gara-gara tidak sepaham, konyolnya yang dianggap sepaham justru mempunyai kinerja dan prestasi yang buruk tetapi malah dipertahankan. 

Ketiga : 

Janji kampanye Walikota Depok sampai saat ini belum terlihat hasilnya. Padahal usia jabatannya sebagai Walikota Depok sudah berjalan hampir dua tahun setengah. Dari delapan program unggulan yang dijanjikan waktu kampanye, baru satu program betonisasi yang berjalan itu pun belum optimal, selebihnya malah belum terlihat sama sekali dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kota Depok, 

Keempat : 

Hubungan yang tidak sehat antara Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan Wakil Walikota Depok Idris Abdul Somad seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Relawan Idris Abdul Somad (TRIAD) yang mengatakan bahwa Idris Abdul Somad sudah tidak di anggap lagi oleh Walikota Depok, hal ini berlangsung sejak pertama kali diangkat menjadi Wakil Walikota, Pak Idris tidak pernah dikasih kewenangan tugas yang jelas. 

Indikasi ini membuktikan begitu egois dan arogannya Walikota Depok terhadap mitra sejawatnya yang seharusnya bisa bekerjasama dengan baik membangun Kota Depok. Bukan hanya Wakil Walikota Depok saja yang mendapat perlakuan seperti itu, Koalisi Kerakyatan sebagai Partai Pengusung juga mendapat perlakuan yang sama, padahal dalam MOU yang dibuat ketika memberikan dukungan sebagai partai pengusung, salah satu isi MOU tersebut berkaitan dengan akan dilibatkannya Koalisi Kerakyatan dalam hal memberi masukan terhadap program-program yang akan dijalankan, tetapi faktanya jangankan diajak berdiskusi masalah program, bersilaturahmi dengan Walikota saja sangat sulit dilaksanakan, lebih parah lagi, sekedar untuk mengucapkan selamat pada hari raya besar umat Islam saja tidak pernah dilakukan. 

Sungguh ironis, bila ditingkat nasional mereka berteriak-teriak mengancam karena jatah menterinya akan dikurangi, tetapi justru ketika mereka menjadi penguasa di satu daerah, mereka malah meninggalkan mitra koalisinya tanpa jejak. 

Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan terkait dengan beberapa catatan buruk yang telah dilakukan oleh Walikota Depok dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Depok, empat poin ini setidaknya sudah bisa menjadi gambaran secara nyata tentang kondisi Kota Depok yang kebetulan dipimpin oleh Walikota yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera.