Kemenangan Jokowi di Pilgub DKI seakan menjadi motivasi munculnya pemimpin alternatif di Pilpres 2014. Namun, untuk memunculkan banyak calon di Pilpres 2014, angka presidential threshold sebesar 20 persen dalam UU tersebut harus direvisi.
Saat ini, DPR tengah menggodok revisi UU itu. Namun, suara partai politik di DPR terpecah, ada yang menghendaki UU Pilpres direvisi dengan mengurangi presidential threshold, ada juga yang bersikeras menolak revisi UU itu.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat menyatakan, revisi terhadap UU tersebut merupakan pintu masuk menuju perubahan bangsa. Karenanya, ia meminta partai politik besar tidak khawatir atas revisi UU Pilpres.
"Karena tujuannya adalah untuk perbaikan, fenomena Jokowi tidak tepat harus ditakuti malah harus dijadikan pelajaran untuk introspeksi diri agar Indonesia bisa lebih baik ke depan," kata Martin kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (28/9).
Menurut Martin, revisi UU Pilpres dapat membuka peluang bagi munculnya calon-calon alternatif untuk dipilih oleh rakyat. "Hendaknya jangan sampai terjegal oleh ketakutan partai-partai besar terhadap Jokowi sindrom, di mana rakyat lebih cenderung memilih figur dari pada memilih partai," kata Martin.
"Pendeknya, banyak parpol yang merasa tidak nyaman dengan fenomena Jokowi ini meluas pada Pilpres 2014 yang akan datang. Sehingga berusaha menutup celah bagi munculnya calon-calon presiden dan wapres alternatif," pungkasnya.
http://www.merdeka.com
0 komentar:
Posting Komentar