1 Gerindra ngotot RUU Pilpres harus direvisi

Partai Gerindra mulai khawatir jika Undang-Undang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tidak dilakukan revisi. Jika masih menggunakan undang-undang lama, maka peluang memunculkan calon alternatif tertutup.

"Kalau mempertahankan itu (UU Pilpres yang lama) hanya tiga calon. Itu menutup calon alternatif," kata anggota Badan Legislasi dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat di Gedung DPR Jakarta, Rabu (26/9).

Padahal, pada Pilpres 2014 nanti masyarakat berharap muncul calon-calon presiden baru berkarakter kuat. Karena itu, UU Pilpres harus direvisi agar jangan mempersempit kemungkinan calon terbaik, dari parpol atau non parpol.

"Kalau mempertahankan UU sekarang akan mempersempit calon alternatif," ujar dia.

Gerindra ingin angka Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen dalam UU Pilpres diturunkan. Sebab masyarakat menginginkan calon alternatif. "Revisi kami minta PT turun. Besaran nanti diskusikan," kata dia.

Usulan untuk menurunkan PT ditentang oleh partai besar seperti Demokrat. Jika PT tidak diturunkan, kemungkinan peluang Prabowo Subianto maju pada pilpres kecil.

Pada Senin pekan ini, Baleg DPR melakukan rapat internal membahas apakah perlu diubah UU Pilpres. Beberapa partai seperti PDIP, Golkar menginginkan ada perubahan PT begitu pula dengan partai menengah. Sementara Demokrat sendiri menyatakan tidak perlu diadakan perevisian jika tidak ada perubahan yang signifikan. Baleg sendiri masih menunggu masukan dari pakar pemilu dan pakar dari universitas negeri terkait UU Pilpres tersebut.



http://www.merdeka.com