Minggu, 03 Maret 2013

0 Jangan heran bunga mawar berduri tapi bersyukurlah ada duri yang berbunga


Wakil Rakyat atau Wakil Parpol


jangan heran bunga mawar berduri tapi bersyukurlah ada duri yang berbunga”

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi didunia. Setelah indonesia melepaskan diri dari belenggu orde baru dan memasuki orde reformasi adalah merupakan gerbang menuju sistem demokrasi tersebut. Demokrasi yang kemudian dipahami oleh masyarakat awam adalah sebuah kebebasan. Demokrasi dengan semboyang “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.
Pertanyaannya kemudian betulkah semboyang itu masih kita jumpai sekarang ini?. Tentunya kita semua memiliki jawaban yang berbeda tergantung bagaimana kita menyikapinya. Namun tidak salah mungkin ketika saya mengatakan semboyang itu telah beralih menjadi “dari parpol, oleh parpol dan untuk parpol”. Tentunya hal ini takan terelakkan ketika kita melihat kondisi bangsa hari ini khususnya sistem perpolotikan kita.
Kepentingan rakyat hanyalah sebuah kedok. Janji-janji manis dari seorang politisi ketika hendak mencalonkan diri menjadi wakil rakyat (katanya) tapi toh setelah terpilih dan duduk di DPR sana sebagai tempat yang katanya para wakil rakyat berkumpul untuk membahas kepentingan rakyat, rakyat malah terlupakan dan mereka seolah sibuk dengan diri mereka sendiri yang lebih parahnya lagi ketika seorang legislator hanya mengurusi proyek kiri kanan.
Cita-cita luhur yang termaktub dalam UUD 1945 yakni untuk mensejahtrahkan rakyat toh kini telah menjadi kenyamanan aparat. Ia, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika seseorang hendak memperebutkan kursi di DPR puluhan juta rupiah haruslah disiapkan. Jadi uang tersebut menjadi pelumas berbagai aktivitas politik, salah satunya; sebagai biaya pencitraan, semacam biaya brosur, baliho, iklan media dan lain-lain. Yang kedua, biasanya digunakan sebagai serangan fajar, sekalipun jauh hari sebelumnya sudah ada natura pembuka: pengobatan gratis, sunatan massal, dan banyak lagi yang fungsinya penyapaan. Tim sukses juga biayanya tidak sedikit.
Sebuah cerita menarik dari calon legislatif. Beberapa tahun silam ketika pesta demokrasi degelar di daerah saya salah seorang calon legislatif sampai-sampai harus menjual beberapa hektar tanah miliknya sebagai biaya untuk pencalonannya. Singkat cerita setelah pesta demokrasi usai digelar, ternyata keberuntungan tidak berpihak kepadanya. Karena mungkin shock lantaran tidak terpilih dan bahkan sudah menghabiskan uang puluhan juta rupiah yang jadi bulan-bulanan malah keluarga sendiri. Dia bahkan berniat menceraikan istrinya dan pergi meninggalkan kediamannya bersama perempuan lain. Kalau sebidang tanah melayang dan itu milik sendiri mungkin tidaklah terlalu memberatkan, tapi kalau dana yang juga digunakan dalam pesta demokrasi tersebut adalah dana pinjaman dari seorang pengusaha, atau mungkin dana kucuran dari parpol yang menjadi kendaraannya, siapa yang tidak sters coba?.
Jadi ada benarnya mungkin bahwa untuk kondisi perpolitikan kita hari ini paling tidak ada tiga M yang harus kita miliki sebelum mencalonkan diri sebagai legislatif ataukah itu kepala daerah. Tiga M yang saya maksud bukan tiga miliyar rupiah tapi tiga M itu; massa, money, dan minasa upa (keberuntungan).
Berbagai pesta demokrasi yang telah kita lalui dan tentunya sebentar lagi kita akan diperhadapkan dengan pesta demokrasi di tahun 2014, dimana kita akan memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi leader di negara kita dan juga yang akan menjadi wakil kita di DPR.
Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, yang tentunya memelih seseorang karena memang orang tersebut berkapabel dan berkualitas bukan karena uangnya ataukah karena partainya. Partai yang menjadi kendaraan politiknya tidaklah memberikan jaminan kepada kita bahwa kelak ketika ia telah terpilih, janji-janji manis yang ia ucapkan itu bisa direalisasikan. Janganlah kita memilih orang-orang yang hanya mengatasnakan kepentingan publik untuk kepentingan pribadi/parpolnya.
Melihat kondisi bangsa kita hari ini, berbagai permasalahan yang ada khususnya masalah korupsi seolah telah membudaya. Toh yang banyak melakukan hal tersebut adalah mereka yang katanya wakil kita. Ketika kita melirik sejenak proses yang dilalui sebelum terpilih mungkin kita bisa mengatakan wajar sih karena mereka hendak mengembalikan modal. Jadi, mungkin ada benarnya anekdok yang mengatakan bahwa dua tahun pertama adalah pengembalian modal, tahun ketiga mengabdi, dan dua tahun terakhir persiapan untuk pemilu selanjutnya. Dan setelah terpilih lagi lima tahun masa jabatan mempersiapkan aset masa depan setelah pensiun.
Yang menentukan masa depan bangsa tentunya adalah kita sendiri. Janganlah kita memahami demokrasi sebagai sebuah kebebasan tapi kebebasan yang kebablasan.
Pemimpin dan wakil rakyat masa depan yang dibutuhkan bangsa kita ialah yang memiliki integritas yang tinggi. Polemik yang menimpah kita hari ini itu karena empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah tidak kita aktualisasikan secara keseluruhan. Padahal telah kita pahami bahwa keempatnya adalah satu kesatuan yang utuh yang harus dijalankan secara berkesinambungan.
Pancasila sebagai salah satu pilar yang dimaksud ini yang saya pikir sudah tidak lagi kita indahkan sebagai idiologi bangsa kita. Saya mengatakan demikian bukan berarti saya seorang yang pancasilais. Saya hanya berfikir bahwa nilai-nilai yang kemudian ada dalam sila-sila pancasila itu cukup mengakomodir seluruh budaya yang ada di negara kita. Dan ketika hal ini mampu kembali kita hidupkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka kondisi bangsa kita tidaklah sekusut sekarang ini.
Dilain sisi misalnya, para politisi sebelum memasuki pesta demokrasi setidaknya harus mengikuti uji integritas dan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehawatiran saya jangan sampai para legislator kita yang terhormat itu sudah tidaklagi memahami nilai-nilai dasar pancasila. Dan ketika hal tersebut terjadi bukankah itu fatal namanya.
Sejenak kita lirik parpol yang menjadi pemegang rezim saat ini. Perseteruan internal antara ketua umum dan ketua dewan pembina yang disebut-sebut oleh beberapa kalangan bahwa hal tersebut demi kepentingan PEMILU 2014. Setiap harinya kita selalu disuguhi berita mengenai hal tersebut. Yang menjadi topik pembicaraan nasib partai demokrat di PEMILU 2014 nantinya. Bukankah ini memberikan gambaran kepada bahwa memeng patut diduga bahwa yang menjadi prioritas utama dari para polotisi kita ialah mengenai kalanggengan partainya. Padahal segelumit masalah yang melanda bangsa, mulai dari kemiskinan, pengangguran semestinya ini yang menjadi perhatian utama bukan malah disibukkan dengan nasib partainya. Ataukah memang yang mereka pikirnya hanyalah nasib partai yang dinomor satukan dan nasib rakyat urusan nomor tigabelas.
Memang tidak bisa kita nafikkan bahwa ketika sudah kepentingan yang berbicara maka urusan apapun itu lewat. Berbicara tentang politik maka tentunya kita akan berbicara tentang kepentingan. Yang menjadi permasalahan kemudian kepentingan itu bukan untuk rakyat tapi untuk mereka sendiri. Jadi seolah bangsa ini itu hanyalah milik parpol-parpol dan kita sebagai rakyat jelata hanyalah budak-budak dan pelayan bagi mereka. Saudara-saudara kita dikirim ke luar negeri dengan maksud untuk dipekerjakan toh yang ada mereka ternyata hanyalah korban-korban devisa.
Belum lagi dari segi aturan/hukum yang kemudian dibuat oleh para wakil yang terdiri dari fraksi-fraksi parpol yang ada. Jadi ketika ada sebuah aturan atau kebijakan yang akan dibuat itu harus dengan pertimbangan fraksi-fraksi yang ada yang notabenenya fraksi-fraksi tersebut tidaklagi berbicara apa untung ruginya terhadap rakyat tapi untung ruginya terhadap partai mereka.
Kita tentunya masih teringat dengan rencana pemerintah yang baru-baru ini hendak menaikkan harga BBM. Yang kalaupun kemudian pada akhirnya diputuskan oleh DPR kenaikannya di tunda. Kita bisa melihat pada saat itu beberapa partai fraksi yang ada memilih keluar dari ruang sidang karena tidak sepakat dengan kenaikan BBM, pertimbangannya bahwa ketika itu terjadi bisa menyensarakan rakyat kecil khususnya yang ekonominya kelas menengah kebawa. Para ketua umum partai pun angkat bicara dan mengintruksikan kepada anggota fraksinya yang ada diparlemen untuk menolak dan bahkan ada juga yang menerima.
Bukan kah hal tersebut lagi-lagi mencerminkan kepada kita bahwa ketua umum sebuah partai bagaikan dewa yang harus di ikuti segala perintahnya belum lagi partai koalisi yang seolah hanya piong dari partai yang berkuasa. Seharunya ketika seseorang yang sudah duduk diperlemen misalnya itu sudah harus bisa mengambil keputusan sendiri dan betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat, parpol yang dijadikan kendaraan politik juga semestinya tidak selalu mencekoki anggota-anggotanya yang duduk di perlemen.
Mengerikan memang sungguh sangat mengerikan. Bagaimanapun kondisi bangsa kita hari ini kita tetap harus optimis bahwa bangsa kita dimasa depan itu sudah bisa lebih baik lagi. Apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa ini benar-benar bisa terealisasi sesuai dengan apa yang di amanahkan UUD 1945 bukan yang kemudian diamanahkan oleh parpol. Menjelang PEMILU 2014 mari kita berbenah diri mempersiapkan segala sesuatunya termasuk memilih leader dan wakil kita nantinya harus yang betul-betul bisa mengakomodir kepentingan rakyat bukan hanya mengutamakan kepentingan partainya.
Akhir kata semoga kita menjadi orang-orang yang dirindukan kedatangannya dan ditangisi kepergiannya.
Wallahu A’lam bissawa’





SUMBER : http://politik.kompasiana.com

0 komentar:

Poskan Komentar

 

ekoqren Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates