PEMILUKADA KAB. CILACAP UNTUK SIAPA ?

  by cibermarket · in Pancalisa-jembatan humanisme. ·

Pemilihan Kepala Daerah (pemilukada) kabupaten Cilacap akan diselenggarakan tanggal 9 september 2012. Dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 24 Milyar, banyak berharap dalam pesta demokrasi tersebut. Disamping rutinitas pada perhelatan pemilu pada tingkat partisipasi pemilih, juga berharap menukik pada tujuan dari demokrasi itu sendiri apakah berkorelasi dengan kesejahteraan warga. Berbagai kalangan masyarakat, seperti  DPD KNPI pun  menggelar sarasehan pendidikan politik Pemilukada (11/juli-2012) dengan tema seperti ini dengan pembicara mantan Rektor Unsud Prof Rubiyanto M dan  Penulis sastra Ahmad tohari.

Proses demokrasi pun mengenal fase, maka terdapat wacana menuju transisi demokrasi. Transisi tidak berujung pada  demokrasi, karena yang muncul  tidak memecahkan masalah. Harapan -harapan warga dalam proses perhelatan demokrasi dengan berbagai aspirasinya seiring berkeinginan peningkatan kualitas demokrasi. Untuk itu tema tersebut kami angkat kembali sebagai dasar tulisan ini.

“Pemilukada untuk siapa?”,  sebuah pertanyaan mudah yang bisa dijawab , namun jangan terburu-buru menjawab, apalagi dengan imbuhan kalimat “Jelas untuk kepentingan besar rakyat”. Karena ketika ditanyakan ke warga kita bisa menemukan  jawaban yang sangat beragam. Untuk itu alangkah baiknya kita mengurai kalimat tersebut.

Pemilukada merupakan akronim dari Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sedangkan menurut kamus wikipedia Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan.

dari uraian diatas dapat di ikhtiarkan arti pemilukada  Kab. Cilacap untuk siapa adalah proses politik memilih Bupati Cilacap. Lalu kata “Rakyat” yang selalu di dengung 2 kan sebagai pemilik suara (kedaulatan) dimana kepentingannya?.

selanjutnya, saya mengutip lagi dari kamus wikipedia, sebagai berikut: Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.  Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.^[1] 

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Disini kata rakyat digunakan sebagai  peserta pemilukada atau hanya peserta pemilihan kepala daerah. Itupun belum mampu menjawab dimana dengan jelas arti kepentingan besar rakyat dalam proses politik tersebut?.

Jadi maksud asasnya demokrasi adalah rakyat setidak tidaknya di ikut sertakan untuk membicarakan masalah-masalah pemerintahan. Dalam bahasa asing sistem pemerintahan yang demikian disebut “Democracy” ( Demokratie}. Kita sendiri lazim menyebutnya demokrasi. Jadi demokrasi  adalah sistem pemerintahan rakyat ialah suatu sistem pemerintahan dimana yang menyelenggarakan pemerintahan adalah rakyat.

Sistem demokrasi sendiri, telah dikenal jauh sebelum tahun masehi, dari tulisan-tulisan para ahli negara pada jaman yunani kuno, menunjukkan bahwa telah dikenal adalanya demokrasi. Hanya pelaksanaan dari ide demokrasi cara yang dipergunakan pada masa sekarang mengalami perkembangan di pengaruhi keadaan jamannya. Tapi bagaimanapun juga asasnya adalah sama yaitu pemerintahan rakyat.

Kita pun menganut asas demokrasi. Dapat ditinjau di dalam “pembukaan UUD 1945″ tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / (garis miring) perwakilan.  Di dalam penjelasannya tentang UUD Negara indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dari kalimat diatas dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan negara menurut Undang-undang dasar kita antara lain mengandung asas kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan perwakilan.

Ketentuan dalam UUD 1945 nampak jelas dan tegas , sebab sebenarnya, pendiri Negara Republik Indonesia tidak lain adalah rakyat/bangsa indonesiqa sendiri sehingga negara Repubik Indonesia beserta kedaulatannya adalah milik rakyat.

Seperti di sebutkan diatas, walaupun pada asasnya negara yang menjalankan sistem demokrasi, tetapi cara yang dipergunakan oleh masing-masing negara ternyata berbeda antara negara satu dan lainnya, awalaupun tentu saja disana sini terdapat kesamaannya.

Dalam pelaksanaan, sejak kemerdekaan, demokrasi prosedural yang diterapkan di indonesia adalah demokrasi tidak langsung, kecuali dalam kasus pemilihan kepala desa. Tetapi setelah era reformasi, anti sentralisme, proses mendemokratisasikan indonesia terus bergulir, khususnya setelah  UUD 1945 di amandemen (terakhir tahap ke 4 pada sidang tahunan MPR  tahun 2002) disepakatinya proses pemilihan presiden secara  langsung.  Baru pada tahun 2005  pelaksanaan pilihan kepala daerah langsung. Pemilihan secara langsung oleh berbagai pihak dianggap momentum bagi “sejarah masa depan demokrasi diindonesia”.

Penyelenggaraan pilkada langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi  dimana kedaulatan terletak ditangan rakyat. seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpoltikan nasional maupun lokal. Dengan mengusung konsep kedaulatan rakyat tersirat suatu keinginan kuat untuk membangun kembali gelanggang kehidupan politik yang berorientasi pada kepentingan publik, dan juga bertanggung jawab pada publik. atau sama artinya memposisikan publik secara aktif. dimksud Publik adalah warga negara yang memiliki kesadarn akan dirinya, hak-hak dan kepentingan-kepentingannya. tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

keterkaitan antara asas kedaulatan rakyat dengan pemilu adalah jelas. Pemilu merupakan alat/medium/instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dalam demokrasi, individu yang merupakan satuan terkecil dalam masyarakat, mempunyai otonomi. Dalam demokrasi elektoral adalah di sebut voter (pemilih).

Demokrasi dapat dipandang secara substansial dan prosedural. Pandangan demokrasi substansial karena yang diacu adalah nilai-nilainya atau seperangkat nilai; seperti kedaulatan rakyat, jaminan hak asasi, pemilihan yang bebas dan jujur, proses hukum yang wajar, pluralisme, toleransi, Pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, pembatasan pemerintahan secar a konstitusional, kekuasan mayoritas yang menjamin hak-hak minoritas, dan chek and balance. sedangkan Pemilukada langsung berada dalam wilayah implementasi demokrasi prosedural dan  juga seperti model sistem proporsional atau distrik. Demikian pula atas sistem pemerintahan yang dipilih apakah presidensil ataukah parlementer.

Lalu bagaiman aturannya pemilukada. Kewenangan Penyelenggara bukan KPU -yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. UU no.32 tahun 2004 mebagi kewenangan pelenggaraaan pemilukada kepada insitusi, yakni pemerintah, KPUD dan DPRD, dengan porsi masing-masing diatur oleh UU.

Dalam UU no.32 tahun 2004, pemilukada bukanlah kategori Pemilu. sehingga penyelenggaraan pemilukada diberikan kek KPUD sebagaimana diatur dalam UU no. 2 tahun 2003. dalam soal bertanggunganjawab dalam ketentuan UU no. 32  adalah bertanggung jawab kepada DPRD.

kalau hanya mengikuti prosedur atau aturan pemilukada bukan pemilu karena termasuk dalam ranah pemerintah daerah.  apa akibatnya kalau bukan wujud kedaulatan rakyat  jadi pertanyaan yang pas adalah dalam pemilukada kab.  Cilacap mau dibawa kemana ?