![Duel Jokowi Vs Foke [google]](http://www.suarapembaruan.com/media/images/medium2/20120831131542266.jpg)
Duel Jokowi Vs Foke [google]
[JAKARTA] KPU Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi dua
Cagub DKI Jakarta untuk melakukan debat politik.
“Sama seperti Pilkada di putaran pertama. Hanya saja putaran kedua ini memang ditambah dengan adanya talkshow," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU Provinsi DKI Jakarta, Suhartono, di Jakarta.
Suhartono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah materi dalam debat yang akan dilakukan di dua stasiun televisi: JakTV dan Metro TV. Pertama pada 14 September sedangkan kedua tanggal 16 September.
"Empat kluster itu adalah masalah infrastruktur, kesehatan dan ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan serta sosial budaya," katanya.
Guna mempersiapkan konsep masa kampanye, Panwaslu DKI Jakarta mengadakan rapat tertutup dengan KPU DKI Jakarta.
Suhartono mengatakan, pada rapat bersama tim sukses dan Panwaslu DKI Jakarta, ada usulan agar cawagub DKI Jakartajuga diberi ruang untuk ikut menjelaskan visi misinya pada debat publik nanti.
"Selama ini, kan, selalu cagubnya yang berbicara. Tadi diusulkan cawagubnya juga ikut memaparkan. Dan ini sedang kami bahas lagi," kata Suhartono.
Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, warga Ibu Kota dinilai sedang dilanda sindrom "satria piningit".
Sindrom ini terlihat dari kecenderungan warga Jakarta untuk mencari pemimpin baru dengan harapan mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnnya. Meskipun warga belum mengetahui secara pasti kemampuan pemimpin baru tersebut dalam memimpin Jakarta.
Demikian benang merah dari diskusi bertajuk “Sindrom Satria Piningit,” di Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI),di Jakarta, Kamis (30/8).
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah pengamat kesejahteraan sosial UI, Rissalwan Habdy Lubis dan pengamat kebijakan publik dari STEKPI (Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia), Agung Nur Fajar, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema "Sindrom Satria Piningit".
Agung berpendapat, sindrom "satria piningit" merupakan cerminan masyarakat yang tidak berdaya, dan sebenarnya merupakan sebuah fenomena. "Saat ini yang sedang menjadi satria piningitnya adalah Jokowi-Ahok karena saat ini sedang diunggulkan", katanya.
Menurut Agung, “satria piningit” adalah seorang ksatria yang tersembunyi, tidak terlihat memiliki kemampuan dan pengalaman di satu daerah. Kriteria ini terdapat dalam diri Jokowi yang belum terbukti mampu menjadikan Jakarta lebih baik namun diunggulkan masyarakat. Bila sindrom “satria piningit” sudah terjadi, maka bisa dikatakan masyarakat saat ini sedang tidak berdaya atau pasrah sehingga lebih memilih atau selalu mencari pemimpin yang baru.
"Tapi kita tidak bisa underestimate bahwa belum tentu Jokowi tidak mampu. Saya hanya menegaskan bahwa siapapun yang terpilih nanti maka kita harus mendorong mereka (para kandidat) untuk bisa merangkul rakyat", kata Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Risallwan mengatakan, sebisa mungkin masyarakat saat ini mencatat semua janji calon untuk kemudian minta tanda tangan para kandidat. Sehingga, bila telah menjabat sebagai DKI 1 masyarakat dapat menagih janji-janji yang disampaikan saat kampanye. "Untuk menghadapi putaran kedua Pilkada DKI, saya meminta kepada warga Jakarta untuk lebih membuka wawasannya,” katanya. [F-5]
“Sama seperti Pilkada di putaran pertama. Hanya saja putaran kedua ini memang ditambah dengan adanya talkshow," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU Provinsi DKI Jakarta, Suhartono, di Jakarta.
Suhartono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah materi dalam debat yang akan dilakukan di dua stasiun televisi: JakTV dan Metro TV. Pertama pada 14 September sedangkan kedua tanggal 16 September.
"Empat kluster itu adalah masalah infrastruktur, kesehatan dan ekonomi rakyat, tata kelola pemerintahan serta sosial budaya," katanya.
Guna mempersiapkan konsep masa kampanye, Panwaslu DKI Jakarta mengadakan rapat tertutup dengan KPU DKI Jakarta.
Suhartono mengatakan, pada rapat bersama tim sukses dan Panwaslu DKI Jakarta, ada usulan agar cawagub DKI Jakartajuga diberi ruang untuk ikut menjelaskan visi misinya pada debat publik nanti.
"Selama ini, kan, selalu cagubnya yang berbicara. Tadi diusulkan cawagubnya juga ikut memaparkan. Dan ini sedang kami bahas lagi," kata Suhartono.
Memasuki putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, warga Ibu Kota dinilai sedang dilanda sindrom "satria piningit".
Sindrom ini terlihat dari kecenderungan warga Jakarta untuk mencari pemimpin baru dengan harapan mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari sebelumnnya. Meskipun warga belum mengetahui secara pasti kemampuan pemimpin baru tersebut dalam memimpin Jakarta.
Demikian benang merah dari diskusi bertajuk “Sindrom Satria Piningit,” di Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia (STEKPI),di Jakarta, Kamis (30/8).
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi itu adalah pengamat kesejahteraan sosial UI, Rissalwan Habdy Lubis dan pengamat kebijakan publik dari STEKPI (Sekolah Tinggi Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia), Agung Nur Fajar, saat menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema "Sindrom Satria Piningit".
Agung berpendapat, sindrom "satria piningit" merupakan cerminan masyarakat yang tidak berdaya, dan sebenarnya merupakan sebuah fenomena. "Saat ini yang sedang menjadi satria piningitnya adalah Jokowi-Ahok karena saat ini sedang diunggulkan", katanya.
Menurut Agung, “satria piningit” adalah seorang ksatria yang tersembunyi, tidak terlihat memiliki kemampuan dan pengalaman di satu daerah. Kriteria ini terdapat dalam diri Jokowi yang belum terbukti mampu menjadikan Jakarta lebih baik namun diunggulkan masyarakat. Bila sindrom “satria piningit” sudah terjadi, maka bisa dikatakan masyarakat saat ini sedang tidak berdaya atau pasrah sehingga lebih memilih atau selalu mencari pemimpin yang baru.
"Tapi kita tidak bisa underestimate bahwa belum tentu Jokowi tidak mampu. Saya hanya menegaskan bahwa siapapun yang terpilih nanti maka kita harus mendorong mereka (para kandidat) untuk bisa merangkul rakyat", kata Agung.
Dalam kesempatan yang sama, Risallwan mengatakan, sebisa mungkin masyarakat saat ini mencatat semua janji calon untuk kemudian minta tanda tangan para kandidat. Sehingga, bila telah menjabat sebagai DKI 1 masyarakat dapat menagih janji-janji yang disampaikan saat kampanye. "Untuk menghadapi putaran kedua Pilkada DKI, saya meminta kepada warga Jakarta untuk lebih membuka wawasannya,” katanya. [F-5]
0 komentar:
Posting Komentar