Visi Misi Paslon 1

VISI DAN MISI

PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Hj. NOVITA WIJAYANTI, SE, MM. dan H. MOCHAMAD MUSLICH, S.Sos, MM.

V I S I

“Terwujudnya Cilacap Damai, Sejahtera, dan Bercahaya”

Cilacap Damai. Adalah masyarakat harmonis, religius, nasionalis, saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotongroyongan yang didukung oleh kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Cilacap Sejahtera. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cilacap yang sejahtera berarti taraf hidup masyarakat meningkat yang ditandai oleh :

1. Kemiskinan dan pengangguran yang semakin berkurang
2. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
3. Pendidikan dan kesehatan mudah, murah, dan berkualitas
4. Meningkatnya indek pembangunan manusia

Cilacap Bercahaya. Terwujudnya wilayah Kabupaten Cilacap yang bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman dan jaya. Wilayah Cilacap yang  yang memiliki keunggulan pembangunan secara fisik, tata ruang baik yang didukung oleh infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan, peningkatan investasi dan pelayanan publik prima. Sehingga Kabupaten Cilacap menjadi daerah yang maju dan jaya.

MISI

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan  infrastruktur
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Penguatan  ekonomi kerakyatan
5. Mewujudkan pelayanan publik prima

Penjelasan Misi :

• Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Untuk mewujudkan Cilacap Sejahtera kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan yang harus memperoleh prioritas untuk diselesaikan. Program pemerintah daerah ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sehingga masyarakat semakin sejahtera.Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran difokuskan pada sektor-sektor penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat secara riil dan penciptaan lapangan kerja yang meliputi pertanian, perikanan, kelautan, industri padat karya, pertumbuhan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

• Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur memainkan peran penting dalam proses pembangunan. Infrastruktur menjadi kebutuhan masyarakat untuk menjadi sejahtera sekaligus sarana penunjang pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Pembangunan infrastuktur tidak saja untuk membangun wilayah yang lebih maju, koneksitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah,  namun juga diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pintu menuju masyarakat sejahtera yang ditandai setidaknya dengan kualitas pendidikan, kesehatan, serta peran serta masyarakat yang optimal dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi penentu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menentukan keberhasilann  pembangunan daerah baik dalam kurun waktu lima tahun maupun pembangunan dalam kurun waktu yang lebih lama.

• Penguatan  ekonomi kerakyatan.
• Ekonomi kerakyatan merupakan sektor ekonomi yang terbukti mampu menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ekonomi kerakyatan bertumpu pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) , penguatan kelembagaan koperasi dan infrastruktur pasar tradisional, serta didukung oleh pengembangan seni, budaya, dan pariwisata. Penguatan ekonomi kerakyatan ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya akan semakin mensejahterkan masyarakat dan membangun wilayah yang lebih maju.

• Mewujudkan pelayanan publik prima.

Pelayanan publik prima menjadi kebutuhan untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang baik, meningkatkan daya saing daerah, tuntutan kebutuhan dasar masyarakat, serta sebagai prasyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pelayanan publik prima dibangun dengan dukungan profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.