Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya (google)
Hasil survei Charta Politika yang dirilis
Kamis menyebutkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah berada di
level yang mengkhawatirkan.
"Berdasarkan hasil survei kami yang melibatkan kurang lebih 2.000 responden, lebih dari 50 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah," ujar Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, saat merilis survei tahunannya yang berjudul "Stagnasi Perilaku Pemilih : Fenomena Partai Politik Mati Suri."
Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat dijelaskan melalui dua hal yakni jebloknya kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dan hukum, serta persepsi publik yang negatif terhadap kinerja menteri parpol.
"Paling tidak memuaskan adalah bidang ekonomi dan hukum dengan persentase masing-masing 67,4 persen dan 58,3 persen," tambah dia.
Dari survei itu juga diketahui bahwa pemilih Demokrat mengaku puas dengan kinerja pemerintah, sementara pemilih PDIP dan Gerindra mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan pemilih Golkar terbelah dua antara kelompok yang puas dengan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa turun naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang wajar.
"Apalagi, survei ini dilakukan pada Juli, ketika harga kebutuhan pokok melonjak. Begitu juga dengan masalah hukum yang merupakan isu yang merajai media massa," jelas Saan.
Saan menambahkan, justru pada pemerintahan Presiden SBY, masyarakat dan para pejabat mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.[Antara/L-8]
"Berdasarkan hasil survei kami yang melibatkan kurang lebih 2.000 responden, lebih dari 50 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah," ujar Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, saat merilis survei tahunannya yang berjudul "Stagnasi Perilaku Pemilih : Fenomena Partai Politik Mati Suri."
Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat dijelaskan melalui dua hal yakni jebloknya kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dan hukum, serta persepsi publik yang negatif terhadap kinerja menteri parpol.
"Paling tidak memuaskan adalah bidang ekonomi dan hukum dengan persentase masing-masing 67,4 persen dan 58,3 persen," tambah dia.
Dari survei itu juga diketahui bahwa pemilih Demokrat mengaku puas dengan kinerja pemerintah, sementara pemilih PDIP dan Gerindra mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan pemilih Golkar terbelah dua antara kelompok yang puas dengan yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa turun naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah adalah hal yang wajar.
"Apalagi, survei ini dilakukan pada Juli, ketika harga kebutuhan pokok melonjak. Begitu juga dengan masalah hukum yang merupakan isu yang merajai media massa," jelas Saan.
Saan menambahkan, justru pada pemerintahan Presiden SBY, masyarakat dan para pejabat mendapat perlakuan yang sama di depan hukum.[Antara/L-8]
0 komentar:
Posting Komentar