Ketika Jokowi Melawan Industri Politik

 

 

 

 

       Jokowi : Langsung Terjun Ke Persoalan-Persoalannya Rakyat (Sumber Photo : Pikiran Rakyat Online)

Dalam sejarah Politik modern Indonesia, sekarang ada dua fenomena : Jokowi dan Industri Politik, fenomena pertama adalah orang ini merupakan sebuah antitesis terbesar dalam sejarah kebejatan dunia politik Indonesia, Jokowi muncul tiba-tiba seperti Angel Investor yang menjamin penyelamatan Indonesia ke depan dari kebangkrutannya menuju negara gagal, Jokowi adalah centrum dari suara-suara oposisi yang terpinggirkan oleh sistem yang terbentuk dan mewakili arus besar demokrasi kerakyatan. Di sisi lainnya industri politik kemudian berkembang menggantikan pola politik ideologis ala Sukarnois dan pola politik floating mass ala Suharto.

Industri politik mendapat benihnya ketika pemilu 2009 dimana muncul fenomena Fox Indonesia yang memunculkan Mallarangeng bersaudara, kemudian muncul fenomena LSI dimana Denny JA menjadi boss analis politik, politik tidak lagi dilihat sebagai bentukan mobilisasi kampanye berdasarkan gesekan debat-debat sastra beraliran tertentu, podium-podium kantung masyarakat tapi berkembang menjadi mesin-mesin penggerak yang direkayasa agar mendapatkan pencitraan, persepsi dan kerangka-kerangka yang dicantolkan ke benak banyak orang. Politik bukan lagi sebuah pesan bergelora, pesan-pesan patriotik, bukan lagi seperti istilah Bung Karno “Berdansa dengan Maut”, politik sekarang adalah ruang kering tanpa nyawa, ia terdiri angka-angka, ia prosentase, ia survey entah itu angka bohong atau angka jujur.

Jokowi membongkar balikkan industri politik, ia menciptakan baju kotak-kotak sebagai media transformasi ruang partisipatif rakyat, tapi juga Jokowi ikut masuk ke dalam industri politik itu dengan mempelajari bagaimana politik bergerak, lalu menggembosinya dari dalam, ketika ia memobilisir pedagang-pedagang pasar untuk aktif ia telah masuk ke dalam tahap paling awal ‘Ruang Partisipatif Rakyat’.

Ketika Jokowi menghancurkan industri politik saat ia membangun sikap kesukarelawanan, di masa politik ideologis berkembang, politik sukarelawan adalah yang utama, para pemain politik amat ideologis dan pandangan idealismenya harga mati, gontok-gontokan dijalan adalah lumrah, namun kemudian demokrasi liberal mengenalkan politik uang sebagai media untuk pengenalan kandidat ke tengah masyarakat, rakyat tidak lagi berdaulat atas pilihan politiknya seperti di masa lampau, tidak memiliki kegembiraan yang spontan tapi rakyat dihadapkan pada pasar pembentuk industri itu sendiri. Satu-satunya musuh politik uang adalah sikap kesukarelawanan.

Namun di masa sekarang amat sulit, karena politik sudah merupakan profesi, tidak ada sakralitas dalam dunia politik, negara bukan lagi ruang angker penuh kanon-kanon konstitusi tapi negara sekarang dipandang sebagai manifestasi paling lurus permainan patgulipat politik anggaran APBN.

Jokowi berdiri di panggung sejarah, ia disorot jutaan lampunya mata rakyat, ia adalah orang paling terkenal saat ini, sebuah fenomena yang namanya setara dengan Sukarno, Suharto ataupun Gus Dur. Ia berada pada persimpangan sejarah bangsa, dalam dirinya tersimpan sejarah besar tanggung jawab untuk menjawab pertanyaan : “Untuk apa Negara ini Berdiri?”

Di sisi lain, industri Politik sudah menggurita dan negara bagai perusahaan terbuka yang sahamnya dipegang kaum cukong, anggota parlemen, pemerintah dan ormas-ormas. Sementara rakyat banyak hanya berperan sebagai pemegang saham kecil, yang hanya hadir saat RUPS sewaktu kampanye, sebagai pemilik Proxy Saham yang disetir kaum cukong dan politisi.

Negara bukan lagi sebuah ruang sakral dimana Sukarno berpidato tiap tanggal 17 Agustus, dimana Suharto memimpin kabinet di Bina Graha tapi negara sudah berubah menjadi meja para bandar yang taruhan dana-dana anggaran APBN dimana para broker mencatatkan transaksi-transaksinya.

Saya tak bisa membayangkan bagaimana Pilkada DKI tanpa Jokowi, ia seperti oksigen dalam udara pembebasan Indonesia, oksigen yang amat tipis. Pertaruhan terbesar bagi bangsa ini, justru setelah Jokowi menjadi DKI 1. Bisa tidak kaum revolusioner,. Kaum muda yang ingin menjaga sejarah untuk mengarahkan Jokowi menjadi pelaksana kemurnian Pasal 33 UUD 1945, dimana pasal itu adalah pasal paling pokok yang bisa menjelaskan kenapa kita tak berdaulat di sumber-sumber minyak kita, di kekayaan alam kita, di kesejahteraan kita.

Saya ingin bertanya, bukankah negara ini didirikan dengan didasarkan sikap kesukarelawanan? – seperti Sukarno, Hatta dan anggota kabinet RI pada jam-jam pertama menerima surat dari intelijen Jepang bahwa tentara Jepang siap menembak habis dengan mitraliyur orang-orang yang sedang berkumpul di rapat Ikada, apabila Bung Karno berani datang ke lapangan Ikada”. Lalu Bung Karno berdiri, “Saya akan ke lapangan Ikada menemui rakyat , dengan resiko apapun, silahkan yang mau ikut saya, atau silahkan yang mau pulang ke rumah masing-masing”. Disaat itulah kepemimpinan bertemu dengan pertanggungjawabannya, Sukarno menjawab bahwa masa depan bangsanya tidak boleh berada di bawah ketakutan-ketakutan.

Kini pundak Sukarno beralih ke Jokowi untuk berhadapan dengan Industri Politik, Penghinaan Pasal 33 UUD 1945 dan Menghancurkan politik uang menjadi Politik Sukarelawan. Bisakah Jokowi menjawab tantangan jaman tanpa memproduksi rasa takut dan menakut-nakuti?.

Menciteer ucapan WS Rendra : “Demokrasi itu bukan sekedar suara bebas, bukan sekedar kebebasan bicara, bukan….bukan itu….Demokrasi itu adalah Partisipasi Rakyat yang penuh ke dalam Ruang Publik, adalah soal Daulat Rakyat”. Dari Daulat Rakyat inilah Jokowi bisa dijaga agar tetap menjadi monumen sejarah yang jujur.

-Anton DH Nugrahanto-.