Profesor Hutan Masuk Politik
Suhardi dan Prabowo Subianto
Di ranah politik Suhardi bukan siapa-siapa. Tapi di kalangan ilmuwan kehutanan dan pertanian, pria kelahiran Klaten,13 Agustus 1952 sudah kondang. Maklum pikiran dan idenya sudah lama bertaburan di kalangan akademisi kehutanan. Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini pernah menjadi Dekan Fakultas Kehutanan tahun 1999. Cuma dua tahun menjabat, dia ditarik pemerintah menjadi Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
Di Jakarta sang profesor baru bersentuhan dengan politik. Bermula dari keprihatinannya terhadap lingkungan dan nasib petani yang selalu bernasib buntung. Dan nasib sial itu adalah takdir dari stuktur ekonomi yang ada. Memperbaiki nasib petani harus didahului perubahan sistem ekonomi.
Dan sistem ekonomi kerap kali ditentukan kekuatan politik. Singkat kata, politik adalah panglima, termasuk menentukan nasib petani. Itu sebabnya pemegang gelar master dan doktor di bidang fisiologi pohon dari University of the Philippines Los Baños (UPLB) ini memutuskan terjun ke dunia politik.
"Saya pernah jadi Dirjen. Usul saya mentah begitu saja. Saya sudah usul, ini jangan impor, pangan jangan impor, ternyata malah impor. Saya merasa dirjen pun ternyata sulit sekali memberikan keputusan. Yang memberikan keputusan di atas. Keputusan pejabat itu ternyata keputusan politik," kenang Suhardi saat ditemui VIVAnews di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2008.
Setelah berhenti sebagai Direktur Jenderal, Suhardi aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Suhardi kemudian menjadi Ketua Dewan Pimpinan HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat yang sama, Suhardi juga diminta menjadi staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian dari tahun 2002 sampai 2008. Pengalaman di HKTI dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional ini membuat rasa frustasi Suhardi semakin menjadi-jadi.
Awal tahun 2007, Suhardi mulai mengajak sejumlah rekannya di HKTI membangun sebuah partai politik baru. Ketua Umum HKTI, Prabowo Subianto, yang saat itu masih tercatat anggota Partai Golkar turut diajaknya. Nama partainya: Partai Petani dan Nelayan. Sejumlah orang-orang dekat Prabowo ikut bergabung dengan Suhardi, meski sang mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sendiri secara formal tak ikut.
Menjelang verifikasi partai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prabowo setuju membantu Suhardi dengan syarat nama partainya harus diganti. Muncullah nama Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan Suhardi didaulat sebagai Ketua Umum. Gerindra akhirnya lolos sebagai peserta Pemilu 2009. Dunia pegawai negeri lalu ditinggalkannya. "Saya pun sudah pensiun dini," tambah Suhardi.
Gerindra dan Prabowo memiliki visi yang sama, memperjuangkan kemandirian pangan dan energi. Dengan kemandirian itu, kemakmuran rakyat meningkat. "Jika kita sudah mandiri, mengapa harus impor?" kata Suhardi yang sering bersepeda dari rumahnya di Depok, Sleman, ketika hendak mengajar di UGM itu.
Selain memimpin Gerindra, Suhardi juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Suhardi maju dari daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan nomor urut 1. "Ini yang seru, di situ saya bersaing dengan Puan Maharani (anak Megawati Soekarnoputri) dan Hidayat Nur Wahid (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)," kata Suhardi tersenyum.
Di Jakarta sang profesor baru bersentuhan dengan politik. Bermula dari keprihatinannya terhadap lingkungan dan nasib petani yang selalu bernasib buntung. Dan nasib sial itu adalah takdir dari stuktur ekonomi yang ada. Memperbaiki nasib petani harus didahului perubahan sistem ekonomi.
Dan sistem ekonomi kerap kali ditentukan kekuatan politik. Singkat kata, politik adalah panglima, termasuk menentukan nasib petani. Itu sebabnya pemegang gelar master dan doktor di bidang fisiologi pohon dari University of the Philippines Los Baños (UPLB) ini memutuskan terjun ke dunia politik.
"Saya pernah jadi Dirjen. Usul saya mentah begitu saja. Saya sudah usul, ini jangan impor, pangan jangan impor, ternyata malah impor. Saya merasa dirjen pun ternyata sulit sekali memberikan keputusan. Yang memberikan keputusan di atas. Keputusan pejabat itu ternyata keputusan politik," kenang Suhardi saat ditemui VIVAnews di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2008.
Setelah berhenti sebagai Direktur Jenderal, Suhardi aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Suhardi kemudian menjadi Ketua Dewan Pimpinan HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat yang sama, Suhardi juga diminta menjadi staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian dari tahun 2002 sampai 2008. Pengalaman di HKTI dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional ini membuat rasa frustasi Suhardi semakin menjadi-jadi.
Awal tahun 2007, Suhardi mulai mengajak sejumlah rekannya di HKTI membangun sebuah partai politik baru. Ketua Umum HKTI, Prabowo Subianto, yang saat itu masih tercatat anggota Partai Golkar turut diajaknya. Nama partainya: Partai Petani dan Nelayan. Sejumlah orang-orang dekat Prabowo ikut bergabung dengan Suhardi, meski sang mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu sendiri secara formal tak ikut.
Menjelang verifikasi partai di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prabowo setuju membantu Suhardi dengan syarat nama partainya harus diganti. Muncullah nama Partai Gerakan Indonesia Raya, dengan Suhardi didaulat sebagai Ketua Umum. Gerindra akhirnya lolos sebagai peserta Pemilu 2009. Dunia pegawai negeri lalu ditinggalkannya. "Saya pun sudah pensiun dini," tambah Suhardi.
Gerindra dan Prabowo memiliki visi yang sama, memperjuangkan kemandirian pangan dan energi. Dengan kemandirian itu, kemakmuran rakyat meningkat. "Jika kita sudah mandiri, mengapa harus impor?" kata Suhardi yang sering bersepeda dari rumahnya di Depok, Sleman, ketika hendak mengajar di UGM itu.
Selain memimpin Gerindra, Suhardi juga mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Suhardi maju dari daerah Pemilihan Jawa Tengah V dengan nomor urut 1. "Ini yang seru, di situ saya bersaing dengan Puan Maharani (anak Megawati Soekarnoputri) dan Hidayat Nur Wahid (Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)," kata Suhardi tersenyum.
0 komentar:
Posting Komentar