JAKARTA-- Sejumlah organisasi guru di Jakarta menggelar deklarasi menolak politisasi guru dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bersih, damai, dan berintegritas. Deklarasi itu digelar di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (18/9/2012), di Jakarta.
Ketua Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ), Retno Listiyarti mengatakan, layaknya di banyak daerah di Indonesia, selalu terjadi politisasi terhadap guru. Khususnya, sejak era otonomi daerah mulai diberlakukan. Menurutnya, para pendidik rawan dipolitisasi dan rentan dilibatkan dalam rangka mendukung calon tertentu.
"Padahal, para guru, baik PNS atau non PNS seharusnya bersikap netral, dan tidak boleh memihak," kata Retno, dalam jumpa pers Deklarasi Guru Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru (FSGI) ini, menjelaskan, dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada para guru dan tenaga administrasi tak perlu ragu memilih salah satu calon yang sesuai dengan hati nuraninya.
Akan tetapi, hal itu tidak boleh dipaksa terlebih ditambah dengan intimidasi dan ancaman di belakangnya. Pasalnya, kebebasan menentukan pilihan itu dilindungi oleh Undang-Undang (UU) No 39/1999, Pasal 23.
"Namun kenyataanya, dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua FMGJ menerima laporan yang mengarah pada terjadinya politisasi guru oleh birokrasi pendidikan," katanya.
Sebelumnya, beberapa kepala sekolah di Jakarta menerima instruksi melalui pesan layanan singkat (SMS) yang diduga berasal dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Isi pesan itu menyatakan bahwa para guru dilarang meninggalkan sekolah di jam kerja pada 17-19 September 2012. Diduga, instruksi itu berkaitan dengan rencana deklarasi guru tersebut.
Salah seorang guru menyampaikan bahwa dirinya menerima instruksi itu melalui pesan layanan singkat. Menurutnya, pesan itu dikirimkan langsung oleh kepala sekolah di tempatnya mengajar.
"Saya tidak paham kenapa kami 'ditahan' tak boleh meninggalkan sekolah. Mungkin supaya kami tak dapat menghadiri deklarasi menolak politisasi guru dalam Pilkada," kata guru yang minta dirahasiakan identitasnya, Selasa (18/9/2012).
Dua hari menjelang pencoblosan suara, Panitia Pengawas Pemilu (Pawaslu) DKI Jakarta mengaku siap mengawal pemungutan suara putaran kedua pada pada Kamis (20/9/2012).
Menurut Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah pihaknya telah memberikan pelatihan capacity building (penguatan kapasitas) kepada 267 orang petugas mereka di lapangan. Penguatan kapasitas tersebut, lanjut Ramdansyah, berisi tentang penguatan integritas, etika penyelenggara pemilu.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, menilai kinerja Panwaslu lambat dalam menangai kasus yang sensitif. Ia mencontohkan saat kasus iklan Prabowo, Panwaslu begitu cepat menanggapinya. Namun saat kasus Rhoma Irama yang menuding orang tua Jokowi non Muslim, dan ternyata pernyataan tersebut keliru, Panwaslu dinilai lebih pasif dan tidak banyak bertindak.
"Saya juga melihat reaksi Panwaslu kurang proporsional, dilihat dari intensitasnya menanggapi dua kubu," ujar Gun Gun kepada Tribun, Senin (17/9/2012).
0 komentar:
Posting Komentar