Partai Gerindra tak setuju dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan penambahan kuota BBM yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Pemerintah jangan asal membuat kebijakan. Gerindra tak setuju dan tidak menerima bila TDL dinaikkan dan kuota BBM ditambah," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzanikepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/9).
Menurut Muzani, kenaikan TDL dan penambahan kuota BBM itu merupakan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Kenaikan TDL dan penambahan kuota BBM menunjukkan keputusasaan dari pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan rakyat. Lalu mengambil jalan pintas," jelasnya.
Muzani menegaskan, tidak ada alasan dari pemerintah untuk menaikkan TDL. Sebab, pemerintah telah memberikan subsidi kepada PLN yang nilainya mencapai hampir Rp 100 triliun.
"Subsidi sudah diberikan. Itu artinya PLN bisa meningkatkan kinerjanya. Tapi kenyataannya, di berbagai daerah, masih terjadi byar pet (lampu padam). Sekarang akan dinaikan TDL. Itu sama artinya menyengsarakan rakyat. Jangan karena kinerja PLN yang jelek, masyarakat yang harus menanggung akibatnya," tegas Muzani.
Sementara untuk penambahan kuota BBM, Muzani menyebutkan, saat ini harga minyak dunia dibawah 100 dolar per barrel. "Pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan terhadap BBM. Jatah premium yang dibudgetkan harus sesuai untuk kebutuhan," kata Muzani.
Diketahui, pemerintah dalam waktu dekat berencana akan menaikkan TDL sebesar 15 persen. Pemerintah juga berencana menaikkan kuota BBM guna menutupi langkanya BBM jenis premium.
"Pemerintah jangan asal membuat kebijakan. Gerindra tak setuju dan tidak menerima bila TDL dinaikkan dan kuota BBM ditambah," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzanikepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/9).
Menurut Muzani, kenaikan TDL dan penambahan kuota BBM itu merupakan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.
"Kenaikan TDL dan penambahan kuota BBM menunjukkan keputusasaan dari pemerintah dalam mengatasi kesejahteraan rakyat. Lalu mengambil jalan pintas," jelasnya.
Muzani menegaskan, tidak ada alasan dari pemerintah untuk menaikkan TDL. Sebab, pemerintah telah memberikan subsidi kepada PLN yang nilainya mencapai hampir Rp 100 triliun.
"Subsidi sudah diberikan. Itu artinya PLN bisa meningkatkan kinerjanya. Tapi kenyataannya, di berbagai daerah, masih terjadi byar pet (lampu padam). Sekarang akan dinaikan TDL. Itu sama artinya menyengsarakan rakyat. Jangan karena kinerja PLN yang jelek, masyarakat yang harus menanggung akibatnya," tegas Muzani.
Sementara untuk penambahan kuota BBM, Muzani menyebutkan, saat ini harga minyak dunia dibawah 100 dolar per barrel. "Pemerintah gagal dalam melakukan pengawasan terhadap BBM. Jatah premium yang dibudgetkan harus sesuai untuk kebutuhan," kata Muzani.
Diketahui, pemerintah dalam waktu dekat berencana akan menaikkan TDL sebesar 15 persen. Pemerintah juga berencana menaikkan kuota BBM guna menutupi langkanya BBM jenis premium.
0 komentar:
Posting Komentar